Karena perbedaan angka kebutuhan garam nasional demi melindungi petani garam, Menteri Susi Pudjiastuti disalahkan.

0
10
Foto : News Detik

Satumediatv.com – Luhut melontarkan pernyataan ini setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan PP 9/2018 tentang impor garam. Beleid ini kembali mengebiri kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Yang paling ngerti soal garam industri di Indonesia adalah Menteri Perindustrian,” ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, 19 Maret lalu.

Sejak beleid ini resmi diundangkan pada 16 Maret 2018, kewenangan impor garam sebagai bahan baku kebutuhan industri beralih ke Kementerian Perindustrian. Kewenangan inilah menjadi pangkal kisruh pada Kabinet Kerja Joko Widodo. Selain kewenangan, kegaduhan itu bermula dari keluhan pelaku industri karena ketiadaan bahan baku garam industri.

Dalam surat bertanggal 8 Maret 2018, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) menyurati Susi Pudjiastuti agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menerbitkan rekomendasi impor garam industri. Surat ini ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat ini tertulis bahwa industri makanan mengklaim keteteran karena stok bahan baku garam mulai menipis.

“Intinya surat saya kepada Ibu Susi sangat membutuhkan garam, dan bahkan beberapa industri berhenti beroperasi,” klaim Adhi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Indonesia, di kutip dari Tirto.id, 27 Maret lalu. Ketiadaan bahan baku garam untuk kebutuhan industri sudah dikeluhkan pada akhir tahun 2017.

Menurut Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa perusahaan terancam tak berproduksi karena ketiadaan bahan baku. Salah satu perusahaan yang berinvestasi triliunan rupiah bahkan mengancam akan merelokasi pabrik dari Indonesia jika pemerintah tak bisa menyediakan bahan baku garam.

“Masih ada sekian perusahaan yang akan tutup kalau tidak segera mendapatkan alokasi impor garam,” dalih Musdhalifah.

Foto : Liputan 6

Tapi, sebelum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia melayangkan surat kepada Menteri Susi, pembahasan mengenai angka kebutuhan garam nasional sudah pernah digelar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam rapat itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan agar angka kebutuhan garam impor menyesuaikan data dari produksi garam dalam negeri.

Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, yang mewakili Menteri Susi memaparkan bahwa kebutuhan garam impor hanya 2,17 juta ton untuk tahun 2018. Ini berdasarkan hasil riset kerja sama dengan Badan Pusat Statistik, yang menaksir produksi petani garam sebanyak 1,5 juta ton dan stok tahun 2018 ada 340 ribu ton.

Namun, usulan KKP itu diabaikan. Menteri Darmin Nasution mengumumkan rencana pemerintah bakal mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton.

Dalam rapat kerja di depan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, 22 Januari, Menteri Susi mengatakan bahwa rekomendasi kementeriannya tak digubris. “Mereka tidak mengindahkan kami,” ujar Susi.

Sumber : Tirto.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here